ANALITIKNEWS.COM – Program pembagian Buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat sorotan positif dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga siswa, terutama di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah kota dalam pemenuhan buku secara gratis. Datanya sudah by name by address, jadi penyalurannya akan mengacu langsung pada data riil siswa. Tidak boleh ada lagi beban tambahan kepada orang tua,” ujar Novan saat ditemui pada Rabu (16/7/2025).
Ia menyebut bahwa pembagian buku secara gratis bukan sekadar program bantuan biasa, tetapi merupakan hak peserta didik sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adil dan merata. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi buku.
DPRD Samarinda melalui Komisi IV, kata Novan, akan memastikan agar bantuan buku benar-benar sampai ke tangan siswa dan tidak menjadi celah bagi praktik pungutan terselubung.
“Kami tidak ingin mendengar lagi ada pungutan berkedok pembelian buku di sekolah-sekolah negeri. Semua bantuan buku harus diberikan langsung dan gratis kepada siswa yang terdaftar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk turun langsung ke lapangan guna mengawasi distribusi buku secara menyeluruh. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal hingga akhir, agar tidak ada celah penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pengawasan jangan hanya simbolik atau administratif. Harus betul-betul melekat agar program ini tidak disalahgunakan dan tidak ada satu siswa pun yang tertinggal menerima haknya,” tambah Novan.
Novan menilai program ini juga dapat menjadi langkah strategis untuk membuktikan bahwa negara hadir dalam kehidupan siswa sejak dini. Buku pelajaran, menurutnya, merupakan alat utama pendidikan, dan negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasinya secara utuh.
“Ini bukan soal bantuan semata, tapi bagaimana negara benar-benar hadir dalam sistem pendidikan dasar. Pendidikan itu hak, bukan beban. Dan buku adalah instrumen utama dalam proses belajar mengajar,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan, DPRD Samarinda menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dari sisi penganggaran hingga implementasi teknis di lapangan. Novan juga membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat turut mengawasi program ini dan melaporkan jika menemukan penyimpangan.
“Kami siap menerima laporan dari masyarakat. Jika ada penyimpangan, segera sampaikan. Buku gratis ini harus menjadi hak semua siswa, bukan peluang untuk mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya.
(ADV)
