ANALITIKNEW.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Jumat (25/7/2025). Aksi ini menjadi bentuk protes keras terhadap dugaan praktik nepotisme dan korupsi yang diduga terjadi di lingkar kekuasaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam orasinya, Faisal Hidayat selaku koordinator aksi menegaskan bahwa praktik nepotisme yang kian santer di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami minta Gubernur Kaltim bersikap transparan dan akuntabel. Kami ingin Kaltim bebas dari praktik KKN,” seru Faisal lantang di hadapan massa.
Aksi tersebut juga diwarnai dengan pembakaran ban sebagai simbol perlawanan terhadap maraknya praktik penyimpangan kekuasaan. Mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap dugaan keterlibatan keluarga dan kerabat dekat pejabat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran daerah.
Faisal menyebut, dugaan praktik nepotisme tidak hanya sebatas penempatan orang dekat di jabatan strategis, tetapi juga melibatkan pengambilan fee dari sejumlah kegiatan di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia mengungkapkan adanya inisial BR sebagai operator lapangan dan inisial H yang diduga menjadi aktor utama dalam skema distribusi uang.
“Ini praktek jahat yang harus diusut. Kami minta Kejati Kaltim turun tangan dan buka semua jaringan permainannya,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan yang berkantor di Samarinda, PT BKE, dalam skandal manipulasi laporan pajak. Perusahaan minyak tersebut diduga menjalin kerja sama dengan terpidana kasus perpajakan Rafel Alun, yang sebelumnya mencuat secara nasional.
Rijal, salah satu orator aksi, menyebut bahwa keterlibatan pejabat Pemprov dalam skema seperti ini sangat membahayakan integritas pemerintahan daerah.
“Bagaimana mungkin pejabat tinggi bisa bekerja sama dengan narapidana kasus pajak? Potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1 triliun. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tapi kejahatan sistemik,” katanya.
Rijal menambahkan bahwa aroma penyimpangan juga tercium dari proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim, yang disebut-sebut sebagai proyek ambisius dengan potensi mark-up anggaran besar.
“Renovasi itu tumbuh seperti jamur di musim lembap. Anggaran dari APBD tapi pelaksanaannya seolah dana pribadi. Kami curiga ini proyek yang dibungkus untuk keuntungan kelompok tertentu,” bebernya.
Menanggapi aksi tersebut, Imanudin, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi dan meneruskan ke pimpinan.
“Kami menerima dan menghargai kontrol sosial ini. Aspirasi akan kami teruskan ke pimpinan,” ujarnya.
Namun, Imanudin juga mengingatkan bahwa penanganan dugaan nepotisme bukan ranah internal, melainkan harus melalui proses hukum dan penyelidikan dari aparat penegak hukum.
“Hal seperti ini perlu proses hukum. Tapi tentu saja, sebagai pemerintah kami menjadikannya sebagai perhatian serius,” tutupnya.
Aliansi Mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka bukan yang terakhir. Jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah maupun penegak hukum, AMAK Kaltim akan kembali turun ke jalan.
“Kami tidak akan diam jika negeri ini dikelola dengan kecurangan. Kaltim milik rakyat, bukan milik keluarga atau golongan tertentu,” pungkas Faisal.
(Redaksi)
