ANALITIKNEWS.COM — Di tengah gempuran cuaca ekstrem dan banjir berulang, petani di Kecamatan Samarinda Utara tetap berusaha menjaga roda produksi pangan.
Tak hanya itu, petani juga menghadapi persoalan klasik lainnya yakni sistem irigasi yang belum bekerja optimal.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi target kemandirian beras, khususnya di wilayah sawah tadah hujan.
Kawasan Betapus dan sekitarnya menjadi potret paling jelas dari tantangan tersebut. Sepanjang dua musim tanam pada 2025, lahan pertanian di wilayah ini berkali-kali terendam air. Curah hujan yang tinggi dan tidak terprediksi membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang ideal. Dua kali penanaman tetap dilakukan, namun hasilnya jauh dari harapan.
Pada musim tanam kedua, padi memang sempat dipanen. Namun produktivitasnya menurun drastis dibandingkan kondisi normal. Hasil panen yang minim ini membuat petani harus kembali menghitung ulang biaya produksi yang sudah dikeluarkan sejak awal musim.
Manajer Brigade Pangan Suluh Manuntung, Adung KS Utomo, menyebut kondisi tersebut sebagai pukulan berat bagi petani. Menurutnya, kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian petani, melainkan oleh faktor alam dan sistem pendukung pertanian yang belum memadai.
“Dua kali tanam, dua-duanya bermasalah. Panen ada, tapi hasilnya jauh turun,” kata Adung, Rabu (14/1/2026).
Peran Brigade Pangan
Di Kota Samarinda, terdapat dua Brigade Pangan yang dibentuk untuk memperkuat produksi beras di tingkat lokal. Selain Brigade Pangan Suluh Manuntung yang beroperasi di Kecamatan Samarinda Utara, Brigade Pangan Afnan Sejahtera menjalankan peran serupa di Kecamatan Sambutan. Kedua brigade ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program penguatan pangan di tingkat tapak.
Meski wilayah Samarinda Utara kerap dilanda persoalan alam, Adung menegaskan bahwa program Brigade Pangan Suluh Manuntung tetap berjalan. Petani telah menerima berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, mulai dari alat dan mesin pertanian, kapur lahan, benih padi, hingga obat-obatan pertanian.
“Alhamdulillah, bantuan hampir seluruhnya sudah kami terima dan dimanfaatkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih ada dukungan penting yang belum terealisasi. Mesin kombain dan drone pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi panen dan pemantauan lahan belum diterima hingga kini. Berdasarkan informasi terakhir, bantuan tersebut baru akan disalurkan pada 2026.
Saat ini, Brigade Pangan Suluh Manuntung mengelola lahan seluas 210 hektare yang tersebar di Kelurahan Lempake, Tanah Merah, dan Sempaja Utara. Seluruh lahan tersebut ditanami padi varietas Mie Kongga. Varietas ini dikenal memiliki kualitas rasa beras yang baik, meskipun produktivitasnya tidak setinggi varietas unggulan lain seperti Impari 32.
“Seluruh lahan ditanami padi varietas Mie Kongga, yang dikenal memiliki kualitas rasa beras lebih baik meski produktivitasnya tidak setinggi Impari 32,” jelas Adung.
Produksi Padi 2025
Sepanjang 2025, rata-rata produksi padi berada di kisaran 3,5 hingga 4 ton per hektare. Di wilayah Tanah Merah, target produksi dipatok lebih tinggi, yakni 4 hingga 5,5 ton per hektare. Sementara itu, di Kelurahan Lempake, hasil panen masih berkisar antara 3 hingga 4 ton per hektare.
Menurut Adung, capaian produksi 7 hingga 8 ton per hektare sudah tergolong sangat baik untuk sawah tadah hujan. Namun capaian tersebut mensyaratkan pengelolaan air yang stabil. Hingga kini, sawah di Samarinda Utara masih sepenuhnya bergantung pada hujan.
Jaringan irigasi belum mampu mengatur suplai air secara optimal, sementara Waduk Benanga yang diharapkan menjadi penopang kebutuhan air belum bisa diandalkan sepenuhnya.
“Kadang padi harus dikeringkan, tapi hujan terus turun. Saat tanaman butuh air, justru tidak tersedia,” ujarnya.
Selain cuaca dan irigasi, persoalan distribusi pupuk juga turut memengaruhi hasil panen. Meski stok pupuk dinilai mencukupi, penyalurannya sering kali tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman.
“Usia padi 7 sampai 10 hari itu masa penting untuk pemupukan. Kalau terlambat, hasilnya pasti turun,” jelasnya.
Dampak Ekonomi
Risiko gagal panen berdampak langsung pada kondisi ekonomi petani. Biaya tanam per hektare berkisar antara Rp10 hingga Rp12 juta. Jika puluhan hektare sawah terendam banjir, kerugian yang harus ditanggung petani pun membesar. Kondisi ini diperparah pada panen ketiga 2025, ketika sebagian gabah tidak terserap Bulog, sehingga petani harus mencari pembeli ke penggilingan secara mandiri.
“Yang dibutuhkan petani itu kepastian harga dan pasar. Tanpa itu, semangat menanam bisa menurun,” tegas Adung.
Dari sisi sumber daya manusia, Brigade Pangan Suluh Manuntung beranggotakan 15 orang, dengan mayoritas petani berusia di atas 50 tahun. Regenerasi petani muda masih menjadi tantangan serius di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.
“Program Brigade Pangan ini sebenarnya untuk menarik minat anak muda. Konsepnya bagus, tapi perlu dukungan bersama,” katanya.
Menghadapi musim tanam yang sedang berjalan, Adung mengaku belum berani memasang target tinggi. Panen diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap pada awal Maret. Ia menilai, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak beras dihasilkan, tetapi juga oleh keseriusan semua pihak dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi petani.
“Saya hanya bisa memberi semangat ke teman-teman. Hasilnya kita lihat nanti. Yang penting, kalau ada kegagalan, kita tahu penyebabnya dan bisa mendorong solusinya ke pemerintah,” pungkasnya.
(tim redaksi)
