ANALITIKNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menanggulangi banjir terus berlanjut. Salah satu langkah konkret yang terus dilakukan adalah normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), yang selama ini menjadi titik krusial dalam persoalan banjir kota.
Pada Kamis, 14 Agustus 2025, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turun langsung ke lapangan meninjau proses penataan bangunan di bantaran SKM, tepatnya di kawasan Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara. Lokasi ini menjadi bagian dari segmen penting dalam program normalisasi sungai.
Dalam tinjauannya, Andi Harun menjelaskan bahwa terdapat 93 bangunan yang akan dibongkar, tersebar di delapan RT di wilayah tersebut. Pembongkaran diperkirakan berlangsung selama satu bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,9 miliar. Dana tersebut sudah termasuk uang ganti bongkar bagi warga yang memiliki alas hak atas bangunannya.
Andi Harun mengatakan, upaya Normalisasi sungai ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar.
“Yang paling saya syukuri masyarakat memberikan dukungan penuh. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mengatasi banjir tidak bisa hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi bersama,” ujar Andi Harun.
Selain normalisasi, warga juga mengusulkan agar satu langgar yang menjadi pusat ibadah tetap ada. Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemprov Kaltim, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat telah sepakat membangun langgar baru yang lebih baik dan permanen, tanpa menggunakan APBD.
“InsyaAllah saya pribadi akan menyisihkan sebagian rezeki untuk membangun langgar ini. Begitu dibongkar, langsung kita bangun lagi agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” tegasnya.
Tak hanya rumah ibadah, warga juga sepakat mempertahankan keberadaan posyandu di lokasi baru. Fasilitas ini dinilai vital untuk layanan kesehatan seperti penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, hingga pencegahan stunting.
Andi Harun menilai keguyuban warga menjadi modal penting keberhasilan program ini.
“Tidak perlu rapat panjang langsung disepakati di lapangan. Inilah praktik kolaborasi yang baik di tingkat masyarakat,” katanya.
Tahap selanjutnya setelah pembongkaran adalah pengerukan dan diharapkan tahun depan APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan turap demi mencegah longsor.
“Bertahap, karena dana tidak bisa sekaligus. Tapi kita pastikan ini terus berlanjut,” pungkasnya
(*)
