ANALITIKNEWS.COM – DPRD Kota Samarinda menyoroti PLN atas kembali terjadinya pemadaman listrik bergilir yang berlangsung hampir dua pekan terakhir.
Gangguan pasokan listrik tersebut dinilai telah merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai berulangnya pemadaman menunjukkan persoalan pengelolaan kelistrikan di Samarinda belum ditangani secara maksimal.
Ia mempertanyakan alasan perbaikan sistem yang terus berlangsung, namun belum menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Ini kan sudah yang kedua kalinya terjadi. Artinya, persoalan pemadaman ini kembali berulang. Menurut saya, PLN harus lebih serius menangani masalah ini,” ujar Rohim, Jumat (28/8/2026).
Pemadaman Kembali Terjadi
Menurut Rohim, pemadaman bergilir sebelumnya juga terjadi sekitar satu bulan lalu. Saat itu, PLN menyampaikan bahwa gangguan berkaitan dengan proses perbaikan sistem.
Namun, setelah perbaikan dinyatakan selesai, pemadaman kembali terjadi di sejumlah wilayah Samarinda.
Rohim menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang belum benar-benar terselesaikan. Terlebih, pemadaman berlangsung berulang hampir setiap hari selama kurang lebih dua pekan.
“Memang alasannya sedang ada perbaikan. Tapi kalau sudah hampir dua pekan dan setiap hari masih terjadi pemadaman, masyarakat tentu mempertanyakan sejauh mana progres perbaikannya,” tegasnya.
Ia menilai proses penanganan teknis seharusnya dilakukan secara profesional dengan target penyelesaian yang jelas, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
UMKM Jadi Pihak yang Paling Terpukul
Dampak pemadaman listrik, lanjut Rohim, tidak berhenti pada terganggunya kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.
Pelaku UMKM yang mengandalkan listrik untuk menjalankan usaha menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak.
Mulai dari mesin pendingin yang tidak dapat berfungsi, bahan makanan yang berisiko rusak, hingga peralatan elektronik yang terdampak akibat listrik padam dan kembali menyala secara berulang.
“Dampak paling besar tentu dirasakan masyarakat. Karena itu, saya secara pribadi meminta PLN bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Rohim, masyarakat tidak seharusnya terus dibebani dampak dari persoalan teknis yang berada di sisi penyedia layanan listrik.
Usulkan Potongan Tagihan 50 Persen
Sebagai bentuk tanggung jawab, Rohim mengusulkan PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.
Ia menilai pengurangan tagihan listrik hingga 50 persen di wilayah terdampak dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas gangguan pelayanan yang terjadi.
“Ya, itu bentuk tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau PLN memang profesional, mestinya dia kompensasi atas keteledoran dia dalam mengelola apa namanya listrik,” lanjutnya.
Menurutnya, kompensasi bukan hanya persoalan mengganti kerugian masyarakat. Kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi dorongan bagi PLN untuk segera menyelesaikan persoalan teknis yang menjadi penyebab pemadaman.
“Ini penting gitu loh kita dorong dia mau kompensasi supaya dia serius untuk menyelesaikan masalahnya,” tambah Rohim.
DPRD Minta PLN Terbuka
Selain kompensasi, Rohim meminta PLN lebih transparan mengenai kondisi sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir masih terjadi.
Ia menilai informasi kepada masyarakat selama ini belum cukup menjelaskan persoalan sebenarnya, termasuk perkembangan perbaikan dan kapan gangguan tersebut dapat dituntaskan.
Padahal, menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat menyesuaikan aktivitas dan mengantisipasi potensi kerugian.
“PLN harus transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat perlu mengetahui kondisi di lapangan agar mereka bisa mengantisipasi dampak dari pemadaman yang terjadi,” ujarnya.
(ADV)
