ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah mulai mempercepat langkah diversifikasi energi rumah tangga dengan menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik yang dinilai masih melimpah.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan uji coba penggunaan CNG dalam tabung berukuran 3 kilogram akan mulai dilaksanakan pada tahun ini melalui sejumlah proyek percontohan di beberapa daerah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan pemerintah kini tengah mematangkan berbagai aspek teknis sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.
Menurutnya, tahap awal difokuskan pada kesiapan infrastruktur distribusi, standar keamanan tabung, hingga kompatibilitas peralatan rumah tangga yang akan menggunakan CNG.
“Tahun ini sudah akan ada beberapa pilot project. Tahun ini sudah ada,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pemerintah Prioritaskan Aspek Keselamatan
Laode menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam menjalankan program penggantian LPG 3 kg dengan CNG. Menurutnya, penggunaan gas bertekanan tinggi membutuhkan standar keamanan yang jauh lebih ketat dari pada LPG yang selama ini masyarakat gunakan.
Karena itu, pemerintah menggandeng sejumlah lembaga untuk menyusun standar teknis dan regulasi keselamatan. Proses kajian tersebut melibatkan Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga akan mengkaji spesifikasi tabung, regulator, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan penggunaan CNG di tingkat rumah tangga.
Berbeda dengan LPG yang berbentuk cair bertekanan rendah, CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi sehingga membutuhkan tabung dengan standar keamanan khusus. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman ketika menggunakan energi alternatif tersebut.
Penggantian Dilakukan Bertahap
Laode menekankan pemerintah tidak akan langsung mengganti LPG 3 kg secara masif di seluruh Indonesia. Pemerintah memilih melakukan transisi secara bertahap sambil melihat hasil uji coba di lapangan.
“Sebenarnya alternatif dan pengganti kan artinya sama ya. Cuman kalau kita bilang pengganti itu masif sama besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya,” terang Laode.
Sebagai informasi, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih tinggi mencapai 7 juta ton per tahun. Pemerintah terus memutar otak demi mencari pengganti LPG, termasuk melirik potensi compressed natural gas (CNG).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memberikan subsidi agar masyarakat tidak terbebani dalam proses transisi tersebut.
Bahlil menyampaikan bahwa kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap daya beli masyarakat dalam setiap kebijakan energi.
Subsidi Tetap Diberikan untuk Jaga Harga Energi Rumah Tangga
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus subsidi energi meskipun melakukan perubahan skema distribusi dari LPG ke CNG.
Ia menilai negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat kecil.
“Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat, yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam kebijakan energi nasional.
(*)
