ANALITIKNEWS.COM – Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya masih kontroversial, terutama dalam hal efektivitas pemberian gizi kepada masyarakat.
Samri mempertanyakan apakah alokasi anggaran Rp 10-15 ribu per porsi benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang layak bagi masyarakat.
“Kalau MBG ini masih kontroversial, apalagi dengan nilai Rp 10-15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya? Jangan sampai program ini justru bukan membahagiakan masyarakat, tapi malah jadi masalah ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih berdampak jangka panjang, seperti pendidikan gratis.
“Mereka tidak perlu makan gratis, tapi pendidikan gratis. Saya lebih sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan atau ke program yang lebih langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendukung rencana revisi program MBG oleh pemerintah pusat, jika memang dialihkan ke sektor yang lebih prioritas.
Selain MBG, Samri juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilainya bisa memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju dengan efisiensi itu,” tegasnya.
“Kalau melihat kebutuhan kita sebenarnya, anggaran yang ada sekarang saja tidak cukup. Apalagi kalau ada efisiensi, otomatis ada pengurangan. Akhirnya, kita jadi kesulitan dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Samri memperingatkan bahwa efisiensi anggaran dapat berdampak negatif pada berbagai program yang mendukung pembangunan daerah.
DPRD Samarinda akan terus mengawal kebijakan anggaran, memastikan bahwa alokasi dana benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, agar tidak menghambat realisasi program-program prioritas di Samarinda,” pungkasnya. (adv)
