ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah bergerak cepat menghadapi potensi meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah melemahnya sektor industri nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai garda terdepan perlindungan bagi pekerja.
Langkah ini diambil menyusul menurunnya indeks manufaktur Indonesia. Data terkini menunjukkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur melemah dari 47,4 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2025, mencerminkan pelemahan aktivitas produksi di sektor industri.
“Yang pertama kan kita melihat PHK ini kan sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. Ada yang sudah jelas, yang ada sekarang kita punya JKP, itu kan antisipasi dari awal kan,” kata Yassierli ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan Satuan Tugas Khusus PHK.
Satgas ini dapat mengantisipasi sekaligus menangani pekerja yang terkena PHK. Satgas ini akan meluncur dalam waktu dekat.
Meski begitu, sejauh ini pihaknya sendiri sudah banyak melakukan pekerjaan yang ada di Satgas PHK. Sebagai antisipasi PHK misalnya, apabila ada peringatan PHK akan terjadi pihaknya akan langsung turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait.
“Ketika ada early warning system mengatakan kuning, akan terancam PHK, pak Wamen ikut turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita lantas koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi, itu semua kita lakukan,” beber Yassierli.
Di sisi lain, Pemerintah juga sudah meluncurkan program intensif bagi para pekerja lewat bantuan subsidi upah (BSU). Program ini dinilai dapat menjaga daya beli para pekerja.
“BSU kan sudah ada juga. Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli, nanti kita lihat evaluasinya,” tandasnya.
(*)
Tags:
