ANALITIKNEWS.COM – Persoalan anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda kembali mencuat setelah aktivitas mereka kian marak di sejumlah perempatan lampu merah.
Namun menurut Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, upaya penanganan tak akan pernah tuntas jika pemerintah terus abai pada akar masalah yaitu ketiadaan fasilitas penampungan dan anggaran pembinaan.
Samri menilai, selama ini Satpol PP cenderung bekerja dalam ruang terbatas. Penertiban dilakukan, namun kelanjutan nasib anak-anak jalanan pasca-pengamanan justru tak memiliki kejelasan.
“Ini bukan sekadar soal penertiban. Kalau setelah diamankan tidak ada tempat menampung, tidak ada pembinaan, lalu mau dibawa ke mana mereka?” ujar Samri, Senin (2/6/2025).
Ia menyebut penanganan anak jalanan dan pengemis tak bisa hanya diserahkan pada Satpol PP, melainkan harus melibatkan lintas dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga lembaga rehabilitasi.
Kondisi saat ini, kata Samri, justru menyebabkan upaya Satpol PP di lapangan terkesan tidak maksimal. Minimnya anggaran operasional, tidak tersedianya tempat penampungan, hingga belum adanya program berkelanjutan menjadi penghambat utama.
“Bagaimana mungkin kita mau menyelesaikan masalah sosial tanpa menyiapkan rumah singgah, makanan, bahkan petugas pendamping?” tambahnya.
Samri juga mengimbau agar masyarakat tidak memberikan uang kepada anak jalanan maupun pengemis sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan jangka panjang.
Ia mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda segera menetapkan kebijakan yang berani, termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk membentuk sistem penanganan sosial berbasis rehabilitasi dan pemberdayaan.
“Kalau memang serius, buatkan roadmap dan siapkan anggarannya. Jangan tiap tahun hanya bicara penertiban tapi tak ada tindakan nyata yang mendasar,” tutup Samri Shaputra.
(Adv)
