ANALITIKNEWS.COM – Program bantuan sosial (bansos) kembali mendapat perhatian setelah muncul persoalan ketidaktepatan data penerima. Masih adanya warga yang tidak layak menerima bantuan, sementara masyarakat yang membutuhkan belum terakomodasi, menjadi tanda bahwa sistem pendataan perlu diperbaiki.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak masyarakat. Ia meminta pemerintah memperkuat mekanisme pendataan dengan melibatkan unsur lingkungan yang paling memahami kondisi warga, yakni ketua Rukun Tetangga (RT).
Menurut Markaca, ketua RT memiliki peran penting dalam memastikan data penerima bansos sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sebab, perangkat lingkungan mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warga, mulai dari warga yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, hingga perubahan tingkat kesejahteraan keluarga.
“Pendataan harus dilakukan secara detail. Jangan sampai warga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih masuk daftar penerima, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat,” ujar Markaca.
Ia mencontohkan masih ditemukannya data penerima yang tidak diperbarui, termasuk nama warga yang telah meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya verifikasi lapangan yang lebih serius.
Data Akurat Menentukan Keadilan Bantuan
Markaca menegaskan bahwa kesalahan dalam pendataan dapat menimbulkan ketidakadilan. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat rentan justru berisiko tidak tepat sasaran apabila basis datanya tidak akurat.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi penerima melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Yang harus menjadi prioritas adalah masyarakat yang memang membutuhkan, seperti keluarga prasejahtera, warga lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan, maupun kelompok rentan lainnya,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti adanya kemungkinan warga dengan kondisi ekonomi yang sudah membaik masih tercatat sebagai penerima bansos. Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar daftar penerima selalu sesuai dengan keadaan terbaru.
Evaluasi Sistem Pendataan
Markaca berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bansos. Menurutnya, kualitas data menjadi penentu keberhasilan program bantuan sosial.
Ia menilai pola pendataan yang melibatkan ketua RT perlu diperkuat kembali karena dapat memperkecil potensi kesalahan.
“Dulu pendataan banyak melibatkan RT karena mereka mengetahui kondisi warganya. Mekanisme seperti itu perlu diperkuat kembali agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” jelasnya.
Dengan pendataan yang lebih cermat dan melibatkan berbagai pihak di tingkat lingkungan, Markaca berharap penyaluran bansos di Samarinda dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran.
“Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” tandasnya.
(ADV)
