ANALITTIKNEWS.COM – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat kualitas pelayanan perparkiran seiring rencana penerapan parkir digital dan parkir berlangganan.
Selain membenahi sistem pembayaran retribusi, pemerintah perlu memastikan keamanan kendaraan, ketersediaan lahan parkir, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar masyarakat memperoleh pelayanan yang sepadan dengan biaya yang mereka bayarkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pembenahan tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perparkiran. Ia meminta Pemkot Samarinda menjadikan aspek keamanan sebagai perhatian utama sebelum menerapkan sistem baru.
CCTV Jadi Pendukung Keamanan Parkir
Deni mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi parkir yang menjadi objek penarikan retribusi. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu memantau aktivitas sekaligus memberikan rasa aman kepada pengguna jasa parkir.
“Pemerintah harus menyiapkan CCTV sebagai fasilitas pendukung untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan saat menggunakan layanan parkir,” kata Deni.
Ia menegaskan, pembayaran parkir harus diikuti pelayanan dan fasilitas yang memadai, termasuk kepastian keamanan kendaraan maupun barang milik pengguna.
“Ketika masyarakat membayar parkir, mereka juga membayar fasilitas pelayanan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan yang memadai,” imbuhnya.
Deni juga mengingatkan agar persoalan kehilangan helm tidak terus berulang ketika pemerintah menjalankan parkir berlangganan.
“Keluhan kehilangan helm masih sering muncul. Kami berharap persoalan ini tidak lagi terjadi saat sistem parkir berlangganan mulai diterapkan,” tuturnya.
Digitalisasi dan Penataan Lahan Parkir
Selain keamanan, politisi Partai Gerindra tersebut mendukung digitalisasi pembayaran parkir untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dan mengurangi praktik pungutan oleh juru parkir (jukir) liar.
“Pembayaran parkir secara digital merupakan langkah positif untuk menekan kebocoran pendapatan dan mengurangi jukir liar. Namun, pemerintah harus menyiapkan sistem serta infrastruktur pendukung sebelum menerapkannya,” katanya.
Deni turut mendorong Pemkot Samarinda menata ketersediaan lahan parkir di tempat usaha secara bertahap. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pelaku usaha menyediakan area parkir yang memadai agar aktivitas perparkiran lebih tertib, pengawasan lebih mudah, dan potensi jukir liar dapat ditekan.
(adv)
