ANALITIKNEWS.COM – Program revitalisasi sekolah pada 2026 tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Pemerintah juga mendorong pembangunan secara swakelola agar sekolah dapat melibatkan tenaga kerja dan memanfaatkan material dari wilayah sekitar, sehingga program tersebut ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan skema swakelola membuat pembangunan lebih efisien sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk terlibat langsung dalam pengerjaan revitalisasi.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (11/9).
Sekolah Bisa Manfaatkan Sumber Daya Lokal
Melalui sistem swakelola, sekolah dapat mengelola pembangunan dengan melibatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Pemerintah menilai pola tersebut dapat mengurangi biaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pengadaan tenaga kerja dan material dari wilayah setempat membuat aktivitas pembangunan ikut menciptakan peluang ekonomi baru. Masyarakat di sekitar sekolah dapat terlibat dalam proses pembangunan, sementara kebutuhan material dapat dipenuhi dari daerah masing-masing.
Mu’ti juga mengatakan sistem swakelola membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan revitalisasi. Sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta, bahkan memperoleh dukungan berupa swadaya masyarakat.
Keterlibatan masyarakat tersebut dinilai dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembangunan yang tidak seluruhnya tertutup melalui anggaran pemerintah.
Target 71.744 Satuan Pendidikan
Pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Program tersebut mencakup sekolah negeri dan sekolah swasta.
Mu’ti mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan terhadap 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Pemerintah juga mulai menjalankan program revitalisasi yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Jumlah sekolah yang akan mendapat revitalisasi berpotensi bertambah karena pemerintah melihat adanya efisiensi melalui penerapan sistem swakelola.
“Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Tiga Kelompok Jadi Prioritas
Di tengah target revitalisasi puluhan ribu satuan pendidikan, pemerintah menetapkan tiga kelompok sekolah sebagai prioritas. Pemerintah akan mendahulukan sekolah yang terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” kata Mu’ti.
Pemerintah juga memastikan sekolah swasta masuk dalam sasaran program. Mu’ti menilai sekolah swasta memiliki kontribusi penting dalam mendukung agenda pemerintah di bidang pendidikan.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi,” tutur dia.
Publik Diminta Kawal Program
Mu’ti meminta masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan revitalisasi. Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
“Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,” kata dia.
(*)
