ANALITIKNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menggerakkan kembali mesin penataan birokrasi menjelang pergantian tahun 2025. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama bersama puluhan pejabat administrator dan pengawas dalam sebuah upacara di Samarinda, Senin (22/12/2025).
Pelantikan ini menandai awalnya kembali rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim setelah cukup lama sejumlah jabatan strategis berada dalam kondisi kosong.
Langkah tersebut merupakan tahap awal pembenahan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah memasuki tahun 2026. Pemprov Kaltim menargetkan struktur birokrasi yang lebih solid, adaptif, dan mampu mempercepat pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan.
Gubernur Kaltim Lantik 7 Pejabat Eselon II dan Puluhan ASN
Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud melantik tujuh pejabat eselon II serta 84 pejabat eselon III dan IV. Pelantikan berlangsung serentak sebagai bagian dari penataan birokrasi menyeluruh di lingkup Pemprov Kaltim.
Tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang II, Muhaimin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim.
Pelantikan tersebut sekaligus menutup sejumlah kekosongan jabatan yang sebelumnya cukup lama belum terisi, terutama di OPD strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan.
Rotasi Pejabat Tutup Kekosongan Lama, Tapi Buka Kekosongan Baru
Meski berhasil mengisi beberapa jabatan penting, rotasi dan mutasi yang saat ini menjadi kebutuhan Pemprov Kaltim. Permaslaham ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kekosongan pimpinan OPD. Pergeseran pejabat antarinstansi justru kembali memunculkan kekosongan baru di sejumlah posisi strategis.
Pemprov Kaltim kembali mengosongkan posisi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) setelah memindahkan Joko Istanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pemprov Kaltim juga mengosongkan jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) setelah melantik Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH).
Di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Pemprov Kaltim belum menetapkan pimpinan definitif Biro Pengadaan Barang dan Jasa setelah menunjuk Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltim. Pemprov Kaltim juga mengosongkan Biro Umum setelah memutasikan Lisa Hasliana ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Masih Ada 12 Jabatan Eselon II Kosong di Pemprov Kaltim
Hingga pelantikan berakhir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih mencatat sedikitnya 12 jabatan eselon II belum terisi. Jabatan tersebut meliputi Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selain itu, Pemprov Kaltim juga masih membiarkan kosong jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Kepala Dinas Kehutanan (Dishut), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, serta dua jabatan direktur rumah sakit daerah, yakni Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Kondsi ini menandakan bahwa proses penataan birokrasi masih akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.
Gubernur Tegaskan Mutasi ASN Belum Berakhir
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pelantikan kali ini bukanlah akhir dari proses penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menyebutkan, rotasi dan mutasi pejabat masih akan terus berlanjut seiring adanya ASN yang memasuki masa pensiun pada Januari hingga Maret 2026.
“Ini baru langkah awal. Kita masih akan melanjutkan penataan birokrasi dari eselon II, III, hingga IV agar roda organisasi berjalan tanpa kendala,” ujar Rudy kepada awak media.
Ia menekankan bahwa pengisian jabatan kosong akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika persyaratan internal tidak terpenuhi, Pemprov Kaltim akan menempuh mekanisme seleksi terbuka atau open bidding.
Open Bidding Jadi Opsi Isi Jabatan Strategis
Rudy memastikan bahwa seleksi terbuka akan terlaksana secara profesional dan transparan. Ia membuka peluang bagi ASN dari dalam maupun luar Kalimantan Timur untuk mengikuti proses tersebut, selama memenuhi persyaratan kompetensi dan jenjang eselon.
“Itu bisa diikuti ASN dari dalam maupun luar Kalimantan Timur. Yang penting profesional, kompeten, dan eselonnya memenuhi,” tegas Rudy.
Khusus untuk jabatan Kepala Bappeda Kaltim, Rudy menjelaskan bahwa Muhaimin telah melalui proses uji kompetensi beberapa bulan sebelumnya.
Pelantikan yang baru bisa terlaksana menjelang akhir tahun ini, berkaitan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang harus rampung lebih dulu.
“Prosesnya sudah berjalan cukup lama. Karena laporan kinerja harus diselesaikan, pelantikan baru bisa dilaksanakan di akhir tahun ini,” jelasnya.
Pemprov Kaltim Targetkan Birokrasi Lebih Cepat dan Adaptif
Gubernur Rudy berharap rotasi dan mutasi ini mampu menghadirkan semangat baru di tubuh birokrasi Pemprov Kaltim. Dengan komposisi pejabat yang lebih segar dan sesuai kompetensi, ia optimistis kinerja pemerintahan dan pelayanan publik akan semakin cepat dan responsif.
“Harapannya kinerja bisa lebih cepat, lebih bermanfaat, dan mampu menjawab tantangan hari ini maupun masa depan,” pungkas Rudy.
Pemprov Kaltim menargetkan penataan birokrasi yang berkelanjutan sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(tim redaksi)
