ANALITIKNEWS.COM – Amerika Serikat semakin memperkuat posisinya dalam mengendalikan operasi TikTok di dalam negeri. Gedung Putih memastikan pembentukan dewan baru yang akan mengawasi aplikasi populer asal China itu, dengan mayoritas kursinya diisi oleh warga Amerika Serikat.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan kepada Fox News pada Sabtu (20/9/2025) bahwa dewan tersebut akan memiliki tujuh kursi. Enam di antaranya dipastikan ditempati oleh warga AS, sementara satu kursi tersisa belum diumumkan siapa yang akan mengisinya.
“Dalam beberapa hari ke depan, kesepakatan ini akan ditandatangani,” ujar Leavitt, dikutip dari AFP.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari tekanan Washington terhadap ByteDance, induk TikTok yang berbasis di Beijing. Pemerintah AS menilai kepemilikan ByteDance berpotensi menimbulkan ancaman keamanan nasional, khususnya terkait perlindungan data pengguna serta kemungkinan campur tangan algoritma terhadap opini publik.
Kekhawatiran serupa sebelumnya mendorong Kongres meloloskan undang-undang yang mewajibkan ByteDance menjual operasinya di Amerika atau menghadapi larangan total. Administrasi Presiden Joe Biden sempat mengedepankan isu tersebut, namun implementasi larangan ditunda saat Donald Trump kembali berkuasa.
Meski terkenal aktif menggunakan TikTok dalam kampanye politiknya, Trump tetap menekankan perlunya “kontrol ketat” atas platform tersebut. Ia bahkan menyebut anggota dewan baru yang mengawasi TikTok di AS akan diisi oleh “patriot Amerika yang hebat.”
Dalam kesepakatan yang tengah difinalisasi, perusahaan teknologi Oracle disebut akan mengambil peran utama dalam pengelolaan data dan algoritma. Hal ini diharapkan memberi jaminan bahwa seluruh data pengguna di Amerika akan dikelola sepenuhnya oleh pihak dalam negeri.
The Wall Street Journal melaporkan, kesepakatan itu berpotensi menghasilkan miliaran dolar bagi pemerintah AS melalui skema investasi para pemegang saham baru. Sementara itu, Trump mengklaim bahwa Presiden China Xi Jinping telah “menyetujui” rancangan tersebut, meski hingga kini pihak Beijing belum memberikan konfirmasi resmi.
Dengan mayoritas kendali kini berada di tangan warga Amerika, Washington berharap potensi risiko keamanan bisa ditekan, sekaligus memastikan TikTok tetap beroperasi di pasar AS yang sangat besar.
(Redaksi)
