ANALITINEWS.COM – Rencana pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina mendapat sorotan dari legislatif.
Sorotan ini datang dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Syamsu Rizal.
Ia meminta Kementerian Pertahanan untuk melibatkan DPR dalam membahas rencana tersebut.
Pria yang akrab disapa Deng Ical mengatakan pembahasan itu perlu agar publik mengetahui tujuan dan aturan pelibatan tersebut, termasuk perlindungan prajurit TNI yang akan diberangkatkan.
“Pertemuan ini penting agar publik mengetahui secara jelas tujuan, mandat, aturan pelibatan (rules of engagement), serta skema perlindungan bagi prajurit kita. Jangan sampai ada keputusan strategis yang minim penjelasan kepada rakyat,” ujar Deng Ical saat dihubungi, Jumat (20/2).
Lebih lanjut ia mengatakan pengiriman pasukan ke Gaza bukan perkara sepele. Sebab, Gaza merupakan kawasan konflik aktif yang berbahaya bagi keselamatan prajurit.
“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus, baik dari sisi strategi, perlengkapan, hingga mitigasi risiko. Potensi gesekan dengan pasukan perlawanan di Gaza sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujarnya.
Deng Ical menyoroti pernyataan Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menyebutkan ISF akan dikerahkan ke lima sektor. Dalam jangka pendek, pasukan akan difokuskan ke sektor Rafah bersamaan dengan pelatihan kepolisian.
Sementara dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 personel kepolisian serta 20.000 tentara ISF. Menurut dia, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait kedaulatan rakyat Gaza.
“Kalau melihat rencana itu, ISF akan betul-betul menguasai dan mengendalikan Gaza. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat Gaza? Apakah ini bukan bentuk penjajahan baru?” katanya.
Rencana Pemerintah Indonesia
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza Palestina.
Ia mengatakan langkah tesebut kini masih dalam tahap pembahasan untuk dipersiapkan.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).
Pria yang dipanggil Pras itu menambahkan pasukan dari Indonesia akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari negara lain. Namun dia belum menyebut di mana pasukan Indonesia akan ditempatkan.
“Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.
Pras menegaskan Indonesia berkomitmen untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Dia juga menyinggung soal peran di Board of Peace.
“Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini, kan bagian dari komitmen bangsa kita untuk tentu yang pertama kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina,” ucapnya.
“Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di BOP tersebut,” imbuhnya.
Pras berharap bergabungnya Indonesia di Board of Peace dapat meminimalisasi konflik di Gaza. Upaya ini dilakukan agar warga Palestina tidak menderita.
“Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Nah dengan sekarang proses tersebut bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ungkap dia.
(*)
