ANALITIKNEWS.COM – Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi bencana bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Hal ini diwujudkan melalui penyediaan 17.000 paket logistik darurat yang telah dipersiapkan Pemprov Kaltim untuk mendukung penanganan bencana di seluruh wilayah.
Menurut Andi, ketersediaan logistik merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa masyarakat harus merasa aman karena kebutuhan dasar mereka sudah dipikirkan sejak dini.
“Alhamdulillah, pemenuhan logistik ini masih terus didukung, karena merupakan bagian dari SPM yang harus disediakan kepada masyarakat. Gubernur juga sangat mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sehingga seluruh paket logistik sudah dapat kami siapkan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025) dikutip dari Pemprov Kaltim
Buffer Stock di Tingkat Provinsi
Selain menyiapkan paket logistik utama, Pemprov Kaltim juga menjaga buffer stock di tingkat provinsi.
Langkah ini sebagai antisipasi apabila terjadi bencana hidrometeorologi di kabupaten dan kota lain. Dengan adanya buffer stock, distribusi bantuan dapat lebih cepat tanpa harus menunggu pengadaan baru.
Hal ini penting mengingat bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang sering melanda wilayah Kaltim, terutama saat musim penghujan.
Pemerintah berharap kejadian bencana besar seperti yang pernah terjadi di Mahakam Ulu dan Kutai Barat tidak terulang kembali.
Pada masa lalu, penanganan bencana di wilayah tersebut membutuhkan upaya yang cukup berat dan ketersediaan logistik yang besar, sementara stok yang ada kala itu sempat mengalami keterbatasan.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Pemprov Kaltim untuk selalu menjaga kesiapan logistik.
Dukungan Pemerintah Pusat
Meski stok logistik di tingkat provinsi sudah siap, Pemprov Kaltim tetap membuka kemungkinan untuk mengajukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat apabila terjadi bencana berskala besar.
“Jika stok provinsi tidak mencukupi, kami akan meminta bantuan kepada Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Koordinasi dengan Kementerian Sosial menjadi salah satu strategi penting dalam memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan bantuan yang memadai.
Dengan adanya mekanisme ini, Pemprov Kaltim tidak perlu khawatir apabila menghadapi situasi darurat yang melampaui kapasitas daerah.
Anggaran Kebencanaan
Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan untuk pemenuhan SPM kebencanaan secara keseluruhan berada pada kisaran Rp6–7 miliar per tahun. Besaran anggaran tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, pemenuhan SPM masih tetap terjaga, dan untuk tahun depan juga direncanakan tetap pada jumlah yang dibutuhkan. Meskipun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan SPM agar dapat dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
Anggaran ini untuk pengadaan logistik, distribusi bantuan, serta pemeliharaan buffer stock.
Dengan pengelolaan yang tepat, seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi sesuai standar pelayanan.
Pentingnya Kesiapan Logistik
Kesiapan logistik menjadi salah satu faktor kunci dalam penanganan bencana.
Tanpa logistik yang memadai, masyarakat terdampak akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara.
Oleh karena itu, langkah Pemprov Kaltim menyiapkan 17.000 paket logistik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warganya.
Selain itu, kesiapan logistik juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang terkait penanggulangan bencana.
Dengan adanya standar pelayanan minimal, masyarakat memiliki jaminan bahwa kebutuhan dasar mereka akan tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi darurat.
(*)
