ANALITIKNEWS.COM – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mengoptimalkan lebih dari 100 kapal untuk memperketat pengawasan di sepanjang Selat Malaka.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mencegah masuknya barang ilegal dan menekan praktik penyelundupan melalui jalur laut.
Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan penguatan patroli tersebut dilakukan setelah dirinya mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Djaka dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026).
“Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu aja,” kata Djaka kepada wartawan di Istana, Selasa (22/9/2026).
Narkoba hingga Balpres Jadi Sasaran
Djaka mengatakan pemerintah meminta Bea Cukai meningkatkan pengawasan terhadap berbagai jenis barang ilegal dan barang yang dilarang masuk melalui jalur perbatasan maupun pesisir.
“Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang ya,” katanya.
Untuk menjalankan instruksi tersebut, Bea Cukai akan menambah peralatan operasional sekaligus memperketat kinerja Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan (Gakkum Lundup).
“Ya strateginya ya pasti nambah, nambah ini, apa namanya, nambah peralatan, kemudian Satgas diperketat, itu saja,” ujar Djaka.
Pengawasan Bergantung Anggaran
Djaka menyebut Selat Malaka menjadi salah satu kawasan yang akan mendapat perhatian dalam peningkatan patroli. Bea Cukai memiliki pangkalan sarana operasi di sepanjang kawasan tersebut yang dapat mendukung pengerahan armada.
“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya. Nanti kita akan, akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada, ya,” katanya.
Bea Cukai selanjutnya akan mengoptimalkan sarana dan armada yang tersedia untuk memperkuat pengawasan di jalur laut. Namun, Djaka menegaskan kemampuan untuk memberdayakan seluruh kapal tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
(*)
